Jelaskan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Dirjen
Penataan Agraria: Disiapkan untuk Urai Kebuntuan Hukum Penyelesaian Konflik
Agraria
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Pengaturan Reforma Agraria telah disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menjelaskan bahwa RUU
tersebut disiapkan untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik
agraria.
“Jadi ini mencoba mengurai kebuntuan kegiatan Reforma
Agraria, terutama konflik masyarakat di atas apakah itu kawasan hutan yang
belum dilepaskan atau di atas aset BMN/BMD, aset BUMN/BUMD di mana masyarakat
berkonflik dengan aset-aset tersebut. Dan tentu saja karena banyak
Undang-Undang sektoral lainnya yang mengatur terkait aset ini yang tidak bisa
kita terobos,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN,
Embun Sari, di Jakarta, Kamis, (24/09/2026).
Embun Sari menjelaskan, Kementerian ATR/BPN selama ini
memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Namun, konflik
agraria tertentu juga berkaitan dengan sumber agraria dan aset yang
kewenangannya berada pada kementerian atau lembaga lain, seperti kawasan hutan,
sumber daya perairan, serta aset negara dan badan usaha milik negara maupun
daerah. Kondisi tersebut membuat penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan
oleh satu kementerian saja.
Karena itu, RUU Pengaturan Reforma Agraria mengatur
pembentukan lembaga yang bertugas menyelenggarakan Reforma Agraria sekaligus
mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait.
Lembaga tersebut nantinya dapat melakukan perencanaan, menyusun peta jalan,
menetapkan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta melakukan verifikasi
terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.
“Jadi dibutuhkan memang lembaga yang bisa masuk di
semua K/L yang tadi saya sebutkan. Tapi tidak menghapus peran BPN sendiri,
karena kita memang lembaga yang mengatur urusan pemerintah di bidang pertanahan
dan tata ruang,” tutur Embun Sari.
Menurut Embun Sari, mekanisme tersebut juga memberikan
kepastian bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti keputusan
penyelesaian konflik yang telah ditetapkan. Dengan adanya keputusan yang
mengikat, kementerian dan lembaga dapat melakukan tindakan yang diperlukan
sesuai kewenangannya, termasuk tindakan korektif terhadap pencatatan atau
pengelolaan aset, sehingga persoalan yang selama ini terkendala oleh batas
kewenangan dan aturan sektoral memiliki landasan hukum untuk diselesaikan. (JM/YZ)
0 Komentar